Dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah bersama seluruh perangkat daerah terkait telah melaksanakan berbagai tahapan koordinasi, rekonsiliasi, penyempurnaan data, serta pemenuhan dokumen pendukung secara intensif dan berkesinambungan guna memastikan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Balangan kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-13 kali secara berturut-turut yang berhasil dipertahankan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan sebagai bentuk keberhasilan dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, tertib administrasi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Penerimaan hasil pemeriksaan dengan opini WTP tersebut merupakan hasil dari kerja keras, sinergi, komitmen, dan tanggung jawab seluruh perangkat daerah, khususnya dalam proses penyusunan laporan keuangan, pengelolaan Barang Milik Daerah, pengendalian internal, serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya. Keberhasilan ini juga menunjukkan adanya koordinasi dan pengawasan yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pihak terkait dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas. 

Pemerintah Kabupaten Balangan menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan dan pemeriksaan laporan keuangan daerah, sehingga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat kembali diraih dan dipertahankan. Capaian tersebut diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.